Sinergi Antara BPD dan Pemerintah Desa untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dalam tata kelola pemerintahan desa, peran sinergis antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa menjadi elemen penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan desa yang berkelanjutan bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat desa. Sinergi yang baik antara kedua lembaga ini, yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, sangat penting agar pembangunan desa dapat berjalan efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengertian Pembangunan Berkelanjutan di Tingkat Desa

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) secara umum merujuk pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di tingkat desa, pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai proses pembangunan yang mempertimbangkan aspek kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Melalui pendekatan ini, pemerintah desa diharapkan tidak hanya fokus pada proyek infrastruktur fisik, seperti jalan dan jembatan, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, serta pelestarian lingkungan.

Peran BPD dalam Pembangunan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga representasi masyarakat desa yang dibentuk sebagai bagian dari struktur pemerintahan desa dan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tugas utama BPD adalah menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan desa. Beberapa peran penting BPD dalam konteks pembangunan berkelanjutan antara lain:

1. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

BPD memiliki peran vital dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, BPD bertugas memastikan bahwa kebutuhan dan harapan masyarakat terkait aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan terdengar dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan desa. 

2. Mengawasi Pelaksanaan Kebijakan Desa

BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa dan pelaksanaan program-program pembangunan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua program yang dijalankan sesuai dengan perencanaan dan tidak menimbulkan dampak negatif, baik sosial maupun lingkungan.

3. Mengesahkan Peraturan Desa (Perdes)

BPD memiliki kewenangan dalam menyetujui peraturan desa yang diajukan oleh pemerintah desa. Peraturan desa yang baik harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk dalam penggunaan sumber daya alam, alokasi anggaran, serta program pemberdayaan masyarakat.

Peran Pemerintah Desa dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pemerintah desa, yang dipimpin oleh kepala desa, memiliki peran sentral dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di tingkat desa. Pemerintah desa juga bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan sumber daya desa. Peran pemerintah desa dalam pembangunan berkelanjutan mencakup beberapa hal berikut:

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang

Pemerintah desa bertanggung jawab untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan selama enam tahun. RPJMDes yang disusun harus mencakup program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan, seperti pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan.

2. Pelaksanaan Program Pembangunan Desa

Pemerintah desa memiliki tugas utama untuk melaksanakan program-program pembangunan yang telah direncanakan, baik yang bersumber dari dana desa maupun program lain dari pemerintah pusat atau daerah. Pelaksanaan program ini harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Program-program yang mendukung keberlanjutan, seperti pengelolaan sampah, pengolahan limbah desa, atau pelatihan kewirausahaan lokal, harus diprioritaskan.

3. Pengelolaan Dana Desa

Dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengelola dana tersebut, tetapi harus melibatkan BPD dalam perencanaan dan pengawasan agar dana tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran. Pengelolaan dana yang baik akan mendukung terciptanya infrastruktur yang ramah lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemanfaatan potensi lokal secara berkelanjutan.

Tupoksi (Tugas, Pokok, dan Fungsi) Masing-Masing Lembaga

BPD dan pemerintah desa memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan.

1. Tugas Pokok BPD     

• Menyerap, menampung, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
• Mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah desa.
• Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
• Memberikan masukan terkait penggunaan anggaran desa untuk memastikan bahwa penggunaannya mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2. Tugas Pokok Pemerintah Desa

• Menjalankan pemerintahan desa, termasuk mengelola keuangan dan sumber daya desa.
• Menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan, seperti RPJMDes dan RKPDes.
• Melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang telah direncanakan.
• Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat melalui mekanisme musyawarah desa (Musdes).

Sinergi antara BPD dan Pemerintah Desa: Kunci Pembangunan Berkelanjutan

Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, sinergi antara BPD dan pemerintah desa sangat diperlukan. Sinergi ini bisa diwujudkan melalui beberapa langkah strategis:

1. Kolaborasi dalam Perencanaan

Pemerintah desa dan BPD harus bekerja sama dalam menyusun dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes dan RKPDes. Keterlibatan BPD dalam proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat diakomodasi dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan.

2. Pengawasan yang Transparan dan Akuntabel

BPD harus menjalankan fungsi pengawasan dengan baik untuk memastikan bahwa pemerintah desa melaksanakan program-program pembangunan sesuai dengan rencana. Transparansi dalam pengelolaan dana desa, serta pelibatan masyarakat dalam proses evaluasi, akan membantu menjaga akuntabilitas pemerintah desa.

3. Musyawarah Desa sebagai Forum Partisipatif

Musyawarah desa (Musdes) adalah forum resmi yang dapat digunakan untuk mempertemukan BPD, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membahas berbagai isu pembangunan. Dalam Musdes, masyarakat dapat memberikan masukan langsung terkait kebutuhan mereka, sedangkan BPD dan pemerintah desa bisa mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan secara bersama-sama.

Kesimpulan

Sinergi antara BPD dan pemerintah desa merupakan fondasi penting bagi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan menjalankan peran masing-masing secara optimal, serta mengedepankan kolaborasi dan transparansi, desa dapat berkembang tidak hanya dari sisi infrastruktur, tetapi juga dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pembangunan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa desa memiliki masa depan yang lebih baik dan generasi mendatang dapat menikmati hasil pembangunan yang dilakukan hari ini.