Reviu Rancangan APBDes TA 2025 oleh APIP Kabupaten Nunukan

Dabulon, Selasa ( 10/12/2024 ); Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, Pemerintah Desa Dabulon melaksanakan percepatan reviu atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran (TA) 2025. Reviu ini dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Nunukan untuk memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan desa, seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) perubahan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya Dana Desa.

Latar Belakang Percepatan Reviu Rancangan APBDes

Reviu Rancangan APBDes TA 2025 ini didasarkan pada komitmen Pemerintah Desa Dabulon untuk menjalankan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konsistensi antara RPJMDes, RKPDes, dan Rancangan APBDes merupakan elemen penting dalam menciptakan pembangunan desa yang terarah dan tepat sasaran.

Faktor pendorong percepatan reviu meliputi:

1. Kebutuhan sinkronisasi dokumen perencanaan: Agar Rancangan APBDes sesuai dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPDes.
2. Optimalisasi penggunaan Dana Desa: Memastikan setiap rupiah yang dialokasikan mendukung program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara efektif.
3. Peningkatan akuntabilitas: Sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat dalam penggunaan anggaran.
4. Penyesuaian kebijakan pusat dan daerah: Mengakomodasi kebijakan strategis yang relevan dengan prioritas pembangunan daerah.

Proses Reviu Rancangan APBDes TA 2025

Proses percepatan reviu dilakukan melalui tahapan yang terstruktur dengan melibatkan berbagai dokumen pendukung dan partisipasi aktif antara APIP Kabupaten Nunukan dan Pemerintah Desa Dabulon.

1. Pengumpulan Data Pendukung

Dokumen pendukung yang menjadi dasar reviu meliputi:

• RPJMDes Perubahan: Dokumen perencanaan jangka menengah desa yang disesuaikan untuk menjawab kebutuhan pembangunan terkini.
• RKPDes Tahun 2025: Rencana tahunan yang memuat prioritas program dan kegiatan pembangunan desa.
• Rancangan APBDes Tahun 2025: Dokumen anggaran yang mencakup sumber pendapatan dan alokasi belanja desa.
• Proses penginputan RKPDes 2025: Bukti input data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Desa (SID).
• Berita Acara: Dokumen resmi yang mencatat hasil musyawarah desa terkait perencanaan anggaran.

2. Analisis Konsistensi dan Kesesuaian

APIP Kabupaten Nunukan melakukan analisis terhadap kesesuaian Rancangan APBDes dengan dokumen perencanaan lainnya, memastikan setiap program dan anggaran yang diusulkan selaras dengan prioritas pembangunan desa.

3. Uji Kelayakan dan Rasionalitas Anggaran

Setiap alokasi anggaran diuji berdasarkan asas manfaat, rasionalitas, dan dampaknya terhadap masyarakat desa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

4. Penyusunan Laporan Hasil Reviu

Setelah melakukan reviu, APIP menyusun laporan yang mencakup:

• Temuan ketidaksesuaian atau kelemahan dalam Rancangan APBDes.
• Rekomendasi perbaikan agar anggaran lebih transparan dan akuntabel.

Maksud dan Tujuan Reviu Rancangan APBDes TA 2025

Reviu atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten Nunukan merupakan bagian penting dalam memastikan pelaksanaan pemerintahan desa yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Berikut adalah maksud dan tujuan dari pelaksanaan reviu tersebut:

Maksud Reviu

1. Menjamin Konsistensi Perencanaan: Memastikan bahwa dokumen perencanaan desa, seperti RPJMDes, RKPDes, dan Rancangan APBDes, memiliki keselarasan dan kesinambungan untuk mendukung prioritas pembangunan desa.
2. Meningkatkan Transparansi: Menghindari potensi kesalahan dalam penyusunan anggaran yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat.
3. Memastikan Kepatuhan terhadap Peraturan: Menghindari penyimpangan dengan memeriksa konsistensi terhadap regulasi yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah, dan peraturan daerah.

Tujuan Reviu

1. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa: Memastikan Dana Desa digunakan untuk program-program prioritas yang memiliki dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Efisiensi Penganggaran: Mencegah alokasi anggaran yang berlebihan atau tidak tepat sasaran dengan menganalisis kebutuhan riil desa.
3. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi: Membantu pemerintah desa dalam menyusun dokumen anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
4. Mencegah Penyalahgunaan Anggaran: Melalui identifikasi dini terhadap potensi kelemahan dalam penyusunan anggaran, reviu membantu mengurangi risiko penyimpangan.
5. Memfasilitasi Implementasi Program Strategis: Memastikan bahwa program yang diusulkan dalam APBDes mendukung visi pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKPDes.
6. Penguatan Kapasitas Aparatur Desa: Memberikan masukan dan pembelajaran kepada perangkat desa dalam menyusun dokumen anggaran yang lebih profesional.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, pelaksanaan reviu Rancangan APBDes TA 2025 diharapkan tidak hanya mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, tetapi juga memperkuat peran Desa Dabulon sebagai bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Reviu ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dari Dana Desa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Tugas dan Fungsi APIP Kabupaten Nunukan dalam Pengawasan Dana Desa

Sebagai pengawas intern pemerintah, APIP memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan anggaran desa sesuai dengan peraturan. Berikut adalah tugas dan fungsi utama APIP:

1. Pengawasan Perencanaan: Memastikan dokumen perencanaan desa selaras dengan kebijakan nasional dan daerah.
2. Reviu dan Audit: Melakukan pemeriksaan atas keabsahan, kelengkapan, dan efektivitas pengelolaan Dana Desa.
3. Pencegahan Korupsi: Mencegah potensi penyalahgunaan anggaran melalui sistem kontrol yang ketat.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa: Memberikan rekomendasi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam pengelolaan anggaran.
5. Monitoring dan Evaluasi: Mengawasi pelaksanaan program yang didanai Dana Desa, termasuk memverifikasi capaian hasil pembangunan.

Manfaat Reviu Rancangan APBDes bagi Desa Dabulon

Reviu yang dilakukan oleh APIP Kabupaten Nunukan memberikan berbagai manfaat bagi Desa Dabulon, antara lain:

• Peningkatan Akuntabilitas: Masyarakat desa dapat memantau penggunaan anggaran dengan lebih transparan.
• Optimalisasi Dana Desa: Anggaran dialokasikan sesuai prioritas pembangunan yang relevan.
• Perencanaan yang Tepat Sasaran: Program pembangunan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
• Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa: Reviu membantu meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam tata kelola anggaran.

Kesimpulan

Percepatan reviu Rancangan APBDes TA 2025 oleh APIP Kabupaten Nunukan merupakan langkah strategis untuk memastikan konsistensi dan efektivitas perencanaan pembangunan Desa Dabulon. Dengan dukungan dokumen pendukung yang komprehensif dan pengawasan yang ketat, diharapkan pengelolaan anggaran desa dapat berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Reviu ini tidak hanya memperkuat tata kelola pemerintahan desa, tetapi juga mendukung tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan dan mandiri.